REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan rencana pengembangan blok Masela. Blok Masela merupakan blok gas terbesar di dunia yang masih direncanakan apakah akan dibangun di lepas pantai (offshore) atau di darat? (onshore).
Direktur Archipelago Solidarity foundation?, Engelina Pattasiana mengusulkan agar pengembangan blok Masela harus dilakukan di darat. Ia pun memiliki beberapa alasan mengapa Blok Masela harus dibangun di darat.
Pertama, kata dia, jika pengembangan blok dilakukan di lepas pantai, akan memicu berbagai konflik antara Indonesia dengan Australia. "Pembangunan akan berada di perbatasan Indonesia-Australia, padahal di sana juga ada blok gas yang sama, tapi milik Australia," kata Engelina di Jakarta, Sabtu (5/3).
Menurut Engelina, di sekitar wilayah Blok Masela terdapat cadangan gas lain yang memiliki potensi lebih besar. Tepatnya, kata dia, di sekitar palung yang ada di Laut Banda. Dengan banyak potensi tersebut dan pengembangan dilakukan di lepas pantai, lanjut dia, pengawasannya akan sulit.
"Sebagai aset dan sumber daya alam yang berada di Maluku, maka masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan itu. Maluku ini sudah 70 tahun jadi wilayah termiskin di Indonesia, ini sumber daya alam kita, jadi bagaimana caranya harus menguntungkan masyarakat Maluku," ujarnya yang juga sebagai perwakilan masyarakat Maluku.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Maluku?? Nono Sampono menilai jika pembangunan kilang dilakukan di lepas pantai, maka penggunaan komponen dalam negeri tidak lebih dari 10 persen. Berbeda jika dikembangkan di darat, komponen dalam negerinya bisa mencapai 35 persen, kata dia.
"Sesuai konstitusi jelas, semua sumber daya alam yang ada di negeri ini harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, jadi saya pikir Presiden Jokowi harus menjalankan itu," kata Nono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika