REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pemberian deponeering tidak akan diberikan kepada para aktivis antikorupsi lainnya yang tersandung masalah hukum.
"Tidak bisa digeneralisir. Setiap kasus punya spesifikasi dan pertimbangannya berbeda-beda. Kalau memang harus lanjut ya lanjut (ke pengadilan)," katanya, Jumat (4/3).
Ia menegaskan semuanya itu tergantung pada barang buktinya dan melihat proses hukumnya.
"Kasusnya berbeda dengan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto," katanya.
Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo akhirnya mendeponering kasus eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjodjanto. Keputusan yang diambil adalah mengesampingkan perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto demi kepentingan umum.
Jaksa Agung mengambil langkah deponering menggunakan hak prerogatif yang diberikan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Karena itu, kata dia, sejak diputuskan maka kedua perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dinyatakan berakhir, ditutup dan dikesampingkan.
"Saya punya harapan bahwa dengan diputuskannya untuk mengesampingkan perkara saudara AS dan BW semua pihak dapat menerima dan memahami," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
