REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Kebijakan pemerintah pusat terkait pemberlakuan kantong plastik berbayar masih dalam tahap percobaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tasikmalaya menilai sosialisasi pemerintah terkait pemberlakuan plastik berbayar terkesan dadakan.
"Ini bukan protes terhadap pemerintah tapi kelemahan pemerintah Indonesia saat membuat regulasi sosialisasinya selalu dalam waktu singkat," kata Ketua Apindo Kota Tasikmalaya, Teguh Suryaman kepada Republika.co.id, Ahad (28/2).
Teguh mengatakan, pemberlakuan penggunaan kantong plastik berbayar ini menimbulkan pertanyaan. Jadi, yang digunakan jenis kantong plastik Go Green yang mudah terurai atau plastik biasa. Hal itu pun belum pasti, sebab regulasinya masih mengambang.
Pemberlakuan kantong plasik berbayar masih dalam tahap percobaan. Dikatakan teguh, saat ini masyarakat yang dibebankan untuk membayar kantong plastik berbayar. Kemudian, uangnya masuk ke kantong pengusaha. Teguh mengungkapkan, pihaknya yakin pasti pemerintah akan membuat regulasi baru.
"Pasti akan ada regulasi susulan terkait uang dari masyarakat yang digunakan untuk membayar kantong plastik berbayar tersebut akan masuk kemana," ujar Teguh.
Teguh mengatakan, meski dari sudut pandang pengusaha kurang setuju untuk pemberlakuan kantong plastik berbayar, regulasi tersebut tetap dipatuhi. Selain itu, menurutnya, ketika pemerintah mengeluarkan regulasi akan ada sebab dan akibatnya. Sebab dan akibat itu pun harus ada regulasinya lagi.
Teguh memberikan contoh, misalkan di Kota Tasikmalaya diberlakukan plastik berbayar seharga Rp 200 perkantong plastik. Kemudian harga pembuatan kantong plastik Rp 500 perkantong. Maka, secara otomatis pengusaha yang akan menanggung bebannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika