REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi beberapa waktu lalu sangat luar biasa. Total 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar di 32 provinsi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerugian ekonomi mencapai Rp 221 trilyun atau setara dengan 1,9 persen Produk Domestik Bruto Nasional. Laju pertumbuhan pembanguan terkoreksi 0,2 persen.
"Artinya laju pembangunan menurun akibat aktivitas ekonomi tidak berjalan sesuai yang diharapkan," ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB melalui siaran resminya pada Sabtu (27/2).
Sutopo menambahkan, sekitar 600 ribu jiwa menderita ISPA dan lebih dari 60 juta jiwa terpapar asap. Biaya untuk pemadaman juga sangat besar. BNPB mengeluarkan Rp 734,5 milyar untuk pemadaman karhutla. Biaya ini di luar dari dana yang dikeluarkan oleh pihak lainnya seperti Kemen LHK, Kemen PU Pera, Kemenkes, dunia usaha dan lainnya.
Presiden RI, Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Nagara pada 18 Januari lalu menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan seperti tahun 2015 tidak boleh terulang kembali.
"Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim sampai ke Koramil dan Kapolsek, semuanya harus bergerak untuk mencegah. Jangan dibiarkan api membesar. BNPB dan Pemda back up TNI dan Polri. Kepala daerah tetap berada di depan. Kuatkan sinergi antar instansi pemerintah dan hilangkan egosektoral sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif," demikian Sutopo mengulang pernyataan Presiden Jokowi.
Menurut dia, sudah banyak upaya tindak lanjut dari perintah Presiden tersebut dilakukan. Berbagai langkah antisipasi disiapkan dan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda. Bahkan juga sudah dibentuk Badan Restorasi Gambut untuk memulihkan ekosistem gambut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika