REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan penyedia konten aplikasi populer atau (over the top/OTT) seperti Facebook, WhatsApp, Netflix dan Twitter terancam diblokir di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan pihaknya saat ini mendesak penerbitan peraturan menteri berkaitan dengan kewajiban badan usaha tetap (BUT) bagi perusahaan OTT yang beroperasi di Indonesia.
Pakar Digital Marketing Indonesia, Anthony Leong, menyambut baik kebijakan Menkominfo tersebut. Memang, ia menambahkan, perlu ada langkah tegas yang dilakukan pemerintah terhadap para pelaku usaha OTT.
"Ini merupakan kebijakan yang ke depannya akan menghasilkan win-win soution. Karena ke depannya, ada regulasi yang jelas kalau aplikasi OTT ingin masuk ke Indonesia. Seyogianya saat masuk harus berbadan hukum atau sistem joint venture. Jadi, banyak stakeholder yang bisa dirangkul dan berkembang bersama di Indonesia," ujar Komisaris PT Indo Menara Digital itu, dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Sabtu (27/2).
Indonesia, Ia menyebutkan, dijadikan sebagai ladang bisnis bagi pengembang aplikasi OTT. Sebab, banyak pengguna yang dijadikan sebagai target sasaran penjualan oleh pihak pengembang.
"Jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan aplikasi dan media sosial tersebut bukan tergolong sedikit. Jadi tak heran, kalau banyak pengembang di luar sana melirik market Indonesia. Hanya saja, setiap platform itu kan ada fitur untuk iklan di sana, jadi wajar saja kalau mereka menerima pendapatan di Indonesia harus mengikuti regulasi di sini," papar Sekjen Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia (APDI) itu.
Anthony memaparkan dengan dikeluarkannya kebijakan ini, akan memicu kreativitas para pemain OTT lokal untuk menciptakan aplikasi-aplikasi. Sehingga, tidak kalah bersaing dengan aplikasi asing. yang terus menjadikan Indonesia sebagai pasar strategisnya.
"Mungkin ini langkah ke depannya yang mendukung komitmen Presiden Jokowi yang pekan lalu berkunjung ke Silicon Valey untuk pro pengembangan technopreneurs lokal. Bahkan Presiden mau menciptakan 1000 technopreneurs lokal, bisa jadi ini cikal bakalnya," kata pria yang sukses mendigitalisasi ratusan UKM Indonesia ini.
Ia juga meminta agar pemerintah harus bijak dan solutif, bukan hanya sekadar melarang saja. Lantaran sosial media kini identik dengan media yang tanpa batas dan kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia itu sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika