REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Golkar Nurdin Halid menanggapi kabar penolakan sejumlah kader atas penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Pengarah (steering committee/SC) Musyawarah Nasional Partai Golkar. Menurut Nurdin, penolakan itu dilontarkan orang-orang yang tidak senang dengan idenya terkait regulasi yang mencegah terjadinya politik uang dalam Munas Golkar.

"Inilah ide-ide ini kemudian ada orang tidak senang, sehingga menolak, karena mungkin saja kepentingannya tidak tersalurkan dengan rambu-rambu yang akan kita buat," ujar Nurdin di arena Musyawarah Pimpinan Nasional III Kosgoro 1957 di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/2).

Dia mengatakan bahwa selaku Ketua SC Munas, maka dirinya mengusulkan adanya rambu-rambu yang dapat mencegah terjadinya politik uang saat munas. Rambu-rambu itu antara lain berupa regulasi di mana akan ada pengaturan jadwal kampanye calon ketua umum dan lain sebagainya yang intinya menghalangi calon menjadi transaksional.

"Saat ini SC menjadi aktif, tidak hanya menyiapkan materi tapi juga ikut menjadi penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum. Dalam pemikiran saya, nanti akan ada komite sosialisasi dan kampanye, komite verifikasi, komite etik, komite organisasi, komite program dan sebagainya," jelas dia.

Nurdin menilai ide itu lah yang membuatnya ditolak sebagai Ketua SC. "Ini ide saya, ini akan dibahas oleh Steering, bukan saya yang nentuin, itu Steering nanti," kata dia.

Sebelumnya nama Nurdin ditetapkan sebagai Ketua SC dalam rapat harian. Namun penetapan itu mendapat penolakan dari sejumlah kader. Penetapan panitia munas sendiri baru akan ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika