REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi lembaga swadaya masyarakat yang terdiri atas Yayasan Lembaga Bantuah Hukum Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Legal Roundtable mendorong Ketua Komisi Yudisial yang baru terpilih mengatasi mafia peradilan di Tanah Air.
Pernyataan sikap Koalisi LSM di Jakarta, Jumat (26/2), menegaskan harapannya agar Ketua KY dapat berperan lebih aktif untuk menjalan independensi peradian serta melakukan upaya pembersihan praktik mafia peradilan mulai dari tingkat pengadilan hingga Mahkamah Agung (MA).
LSM menilai beberapa persoalan yang menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Ketua KY yang baru terpilih antara lain perluasan fungsi pengawasan yang tidak hanya bersifat penindakan, serta membangun konstruksi hubungan yang produktif dengan MA.
Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan yang produktif itu terkait dengan pembagian peran kelembagaan, mekanisme kerja dan koordinasi serta keselarasan pembentukan kebijakan KY dan MA.
Selain itu, KY juga diminta memperkuat manajemen SDM dan tata kelola kelembagaan, serta jaringan termasuk ke lembaga negara dan masyarakat sipil guna melegitimasi peran KY kepada publik.
Seluruh situasi tersebut dinilai bertujuan untuk meningkatkan kualitas hakim dan reformasi MA demi tercapainya independensi peradilan, yang bersih dan adil, tanpa intervensi legislatif dan eksekutif.
Sebagaimana diwartakan, Ketua Komisi Yudisial yang baru terpilih, Aidul Fitriciada Azhari, yakin Mahkamah Agung akan menghormati hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KY Jilid III yang digelar hari ini.
"Saya yakin MA akan menghormati hasil pemilihan ini, apalagi KY adalah lembaga yang independen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika