REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan saat ini sudah bukan masanya lagi rezim menghabiskan anggaran, karena yang dibutuhkan adalah langkah-langkah koreksi dalam rangka memperbaiki efektivitas dan efisiensi anggaran.
"Pemerintahan yang sedang berjalan saat ini, bukan lagi pemerintah yang menghabiskan anggaran. Mengingat tahun lalu, pemerintah Indonesia defisit hingga Rp 290 trilun," kata Susi Pudjiastuti dalam rilis berita KKP di Jakarta, Kamis (25/2).
Dia menyebutkan, dalam sebuah pemerintahan harus memiliki keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan dari anggaran yang diterimanya. Selain itu, ia juga menyorot kritik yang mengatakan semenjak dipegang dirinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berubah menjadi seperti perusahaan.
"Ya gimana lagi? running (menjalankan) sebuah pemerintahan harus running seperti sebuah perusahaan. Kalau 'balancing'-nya (keseimbangan anggarannya) jebol, maka susah rakyatnya," ucapnya.
Terkait dengan kinerja kementerian yang dipimpinnya, Menteri Susi meyakini bahwa KKP telah mampu menjadi kementerian yang menjadi contoh bagi Kabinet Kerja.
Sebelumnya, KKP juga telah menyatakan optimalisasi terhadap program layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di lingkungan instansi tersebut ternyata dapat menghematkan anggaran hingga Rp330 miliar per tahun.
"Semuanya karena koordinasi yang baik, dari pihak pusat maupun daerah," kata Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal KKP Riyani Indriati.
Dia memaparkan, sepanjang 2015, pelaksanaan lelang dan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di seluruh agensi LPSE KKP mencapai 407 paket. Total pagu lelang lebih dari Rp 940 miliar, sedangkan total yang terbayarkan mencapai Rp 832 miliar, sehingga ada penghematan mencapai lebih dari Rp 87 miliar rupiah atau senilai 9,48 persen.
Adapun pada Pekerjaan Konstruksi, KKP telah menghemat anggaran hingga Rp219 miliar atau senilai 12,73 persen, terpakai Rp1,5 miliar dari pagu yang dianggarkan yakni sebesar Rp1,7 triliun, dan 393 paket yang diselesaikan.
Sementara untuk pelaksanaan jasa konsultan, KKP mencatat telah mencapai 363 paket dan menggunakan anggaran sebesar Rp 213 miliar. Sehingga ada penghematan hingga Rp 22 miliar atau senilai 9,34 persen dari pagu yang dianggarkan yakni sebesar Rp 240 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika