REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali, Musfihin Dahlan menyambut positif rencana Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie yang akan mengundang KPK dan Kepolisian untuk mengawasi adanya kemungkinan praktik politik uang dalam Munas Golkar.

Menurutnya, pernyataan tersebut menandakan sudah ada kemajuan dari sikap elit Partai Golkar untuk menghilangkan praktek politik uang. Musfihin pun berharap, rencana ini dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan Munas Partai Golkar.

''Saya harap, rencana itu bisa ditindaklanjuti oleh pak Aburizal Bakrie,'' ujar Musfihin saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (24/2).

Musfihin menuturkan, dengan keterlibatan dan pengawasan yang dilakukan KPK dan Kepolisian, tentu diharapkan bakal terpilih Ketua Umum Partai Golkar. Kondisi ini pun diperkuat dengan penyelenggaraan Munas Golkar yang bersih, akuntabel, dan transparan.

(Baca Juga: Kemampuan KPK Awasi Munanslub Golkar Diragukan)

Tidak hanya itu, Musfihin mengakui, praktik politik uang memang seolah sudah rahasia umum yang terjadi di Munas Partai Golkar. ''Itu sudah menjadi rahasia umum. Dulu mungkin belum disebut politik uang, tapi praktik bagi-bagi uang terjadi,'' tuturnya.

Musfihin menyebutkan, praktik bagi-bagi uang itu sudah sempat terjadi sejak Partai Golkar menggelar konvensi. Kemudian akhirnya mencapai puncaknya pada saat Partai Golkar menggelar Munas di Bali pada 2004. Namun, dengan adanya keterlibatan KPK dan Kepolisian, praktik politik uang di Munas Golkar pun diharapkan bisa terkikis habis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika