REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staff Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid mengatakan, belum mengetahui rencana pemerintah yang hendak memotong anggaran Kementerian dan Lembaga hingga 10 persen pada APBN Perubahan 2016.

Hadi menjelaskan, Kemenhub belum melakukan pembahasan apapun terkait rencana pemangkasan anggaran tersebut. Kendati begitu, lanjut dia, jika hal tersebut benar-benar terjadi, Kemenhub akan melakukan rapat internal untuk membicarakan persoalan tersebut.

"Ini belum kita bahas disini soalnya, mungkin pada rapim (rapat pimpinan) yang akan datang akan dibahas," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (24/2).

Wacana pemangkasan anggaran yang menyasar pada kementerian dan lembaga ini dihembuskan Stafs Khusus Wakil Presiden Sofjan Wanandi yang menyebut, belanja negara akan dipangkas hingga Rp 290 triliun pada Senin (22/2).

Sofjan menuturkan, pemangkasan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pelebaran defisit anggaran apabila penerimaan negara tidak sesuai harapan.

"Kata Menkeu (Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro), APBN harus dipotong kira-kira Rp 290 triliun," kata dia, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/2).

Kendati belum merinci belanja mana saja yang kelak dipangkas. Namun, ia menyebut, ada kemungkinan pemangkasan dilakukan pada belanja kementerian dan lembaga yang bersifat nonproduktif. Menurut dia, ini disebabkan banyaknya inefisiensi pada belanja kementerian dan lembaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika