REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menilai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belum sepenuhnya efektif dalam penggunaan dana negara untuk penanggulangan terorisme. Dana tersebut dinilai lebih banyak digunakan untuk tindakan represif. Sementara sangat minim untuk pencegahan.

Tahun ini, anggaran BNPT sebesar Rp 330 miliar atau naik 19 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 311 miliar. Kendati demikian dana itu disebut masih kurang. Menurut Ketua Syuriah PWNU Jatim, Ali Maschan Moesa dana itu idealnya digunakan untuk melakukan kerjasama dengan organisasi Islam, lembaga pendidikan, tokoh agama dan akademisi. Tujuannya untuk lebih meningkatkan tindakan preventif. 

“Idealnya diajak dialog. Jadi uangnya itu tidak hanya digunakan untuk menangkap, menembak saja, apalagi itu orang Indonesia. Berikan kepada kita-kita yang bisa berdialog, cukup mereka memfasilitasi saja,” kata Ali kepada Republika, Selasa (23/2).

Lebih lanjut ia menambahkan pemerintah belum serius dalam penanggulangan terorisme. Ini terlihat dari sinergitas yang berlum terjalin dengan baik antara kementrian dan lembaga terkait. Mantan anggota DPR RI itu mengatakan sudah saatnya pemerintah membuat program besar untuk penanggulangan terorisme di Indonesia.

“Ini problem yang tidak pernah selesai. BNPT, BIN, Kementrian jalan sendiri-sendiri. Dan tidak cukup mereka, libatkan juga tokoh dari semua agama kumpulkan untuk menyusun program,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika