REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mengeluarkan kebijakan melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk menggratiskan warga miskin dari beban Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/perdesaan (PBB-P2).
"Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota tentang pengurangan sebesar 100 persen bagi warga miskin yang memiliki ketetapan PBB-P2 sebesar Rp100 ribu ke bawah," kata Kepala Dispenda Kota Bogor, Daud Nedo Darenoh dalam acara rekonsiliasi penerimaan dan pengelolaan PBB-P2 2016, di Balai Kota, Selasa (23/2).
Daud mengatakan, tercatat ada 100.700 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 warga tidak mampu yang namanya tercantum di data BPS dan Bappeda Kota Bogor. "Total nilai pembebasan SPPT PBB P2 bagi warga miskin ini mencapai Rp 5 miliar," katanya.
Dikatakannya, kebijakan pembebasan beban PBB bagi warga tidak mampu sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Kota Bogor bagi warga ekonomi lemah (miskin).
Menurut Daud, program ini mulai berlangsung 2016, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi terkait pembebasan SPPT PBB-P2 bagi warga miskin, Dispenda akan melakukan sosialisasi menyeluruh kepada kepala seksi pemerintah di kecamatan dan kelurahan. "Perlu ada penyamaan pemahaman dalam mekanisme kebijakan ini," katanya.
Daud menambahkan, melalui rekonsiliasi yang dilaksanakan, pihaknya menjelaskan secara teknis mekanisme pelaksanaannya sekaligus melakukan evaluasi.
"Dalam pelaksanaannya kita juga akan melakukan evalausi kebijakan wali kota yang menggratiskan PBB-P2 apakah efektif atau tidak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
