REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kawasan Saritem yang dulunya merupakan lokalisasi prostitusi sudah dibongkar dan akan ditata sejak 2007. Namun hingga berlalu sembilan tahun, penataan tak kunjung terealisasi.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sejatinya akan menata Saritem menjadi rumah susun dan lahan terbuka hijau. Hanya saja, rencana itu terkendala oleh sebagian warga yang tak ingin direlokasi.
Lurah Kebon Jeruk, Cecep Rusmana mengatakan, kesulitan penataan adalah warga yang tidak bersedia pindah. Hal ini menjadi hambatan pemerintah untuk menata kawasan tersebut. Pasalnya tanah warga merupakan hak milik yang tidak bisa digusur oleh pemkot.
"Kesulitan penataannya adalah tanahnya hak milik. Sudah pada betah jadi susah kalau nggak mau jual," kata Cecep saat ditemui di kantor Kelurahan Kebon Jeruk, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (22/2).
Menurutnya, warga yang sudah betah tidak mau menjual tanah dan rumahnya. Dengan begitu penataan Saritem masih terhambat. Jikalau dijual, kata dia, warga mematok harga yang sangat tinggi.
Padahal, ujar dia, sebelumnya pada masa kepemimpinan wali kota sebelumnya, Dada Rosada, 21 lahan sudah dibeli. Akan tetapi tanah yang dibeli usai penutupan lokalisasi tersebut belum ditata. Sebab lokasinya yang tidak satu blok menyulitkan untuk dibangun pusat kegiatan dakwah yang sebelumnya direncanakan.
Ia mengatakan hingga kini belum ada pembelian lahan Saritem di masa kepemimpinan Ridwan Kamil. Padahal itu merupakan solusi untuk membenahi daerah tersebut agar tidak lagi menjadi kawasan prostitusi. Ia meminta Pemkot melakukan tindakan tegas dan nyata untuk penataan Saritem. Mau tidak mau Pemkot Bandung harus membeli kawasan yang nantinya akan ditata.
"Kata pak wali maunya semuanya dibeli. Tapi sertifikat hal milik jadi susah. Memang mau nggak mau harus dibeli," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika