REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia yang telah berkunjung ke Jepang beberapa waktu lalu mengatakan, pihak di negara Matahari Terbit itu kecewa berat akan hasil proyek kereta cepat di Indonesia.
"Ada kekecewaan yang berat dari pihak Jepang, termasuk pemerintahnya. Itu yang kita tangkap," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (21/2).
Sebagaimana diwartakan, Ketua Umum Hipmi telah melakukan lawatan hampir sepekan ke Jepang baru-baru ini, dan menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat setempat, diplomat, Kadin Jepang, para pengusaha muda Jepang serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Yusron Ihsa Mahendra.
Menurut Bahlil, akibat dampak kekecewaan berat terhadap proyek kereta cepat yang jatuh ke tangan Cina, Bahlil mengingatkan, Presiden Joko Widodo sebaiknya untuk merangkul kembali pihak Jepang dalam beragam pengerjaan proyek infrastruktur dan transportasi.
"Makanya kami usul agar Bapak Presiden memulihkan kepercayaan Jepang kepada kita dengan merangkul dalam berbagai proyek pembangunan lainnya," kata Bahlil dalam keterangannya.
Ia mengatakan kekecewaan tersebut lantaran Jepang yakin sekali bahwa Indonesia akan memilih Jepang menjadi mitra strategis dalam pembangunan transportasi kereta cepat Jakarta Bandung. Pasalnya, ujar dia, Jepang telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam membantu pembangunan Indonesia sejak tahun 1970-an.
Menurut dia, bahkan saking kecewanya, seorang pejabat Jepang sempat menilai Indonesia telah berkhianat terhadap Jepang yang telah menjadi mitra sejatinya selama lebih dari empat dekade. Bahlil mengatakan, peranan Jepang dalam membangun perekonomian Indonesia selama ini tidak boleh dipandang sebelah mata.
"Salah satu ciri khas investasi Jepang itu sifatnya jangka panjang, masuk ke sektor riil. Dia berani bangun manufaktur otomotif, dan dia masuk dalam labor intensive. Dia serap banyak tenaga kerja. Komitmennya jangka panjang dan memberi nilai tambah pada perekonomian," ujar Bahlil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika