REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM meminta Pemprov DKI Jakarta terlalu buru-buru dalam merencanakan penertiban kawasan Kalijodo. Jika tidak dilakukan dengan bijaksana dan hati-hati, kebijakan tersebut dapat menimbulkan masalah baru dan dampak buruk terhadap nasib ribuan warga yang menghuni kawasan itu.
"Sebelum sampai pada tahap eksekusi, Pemprov DKI semestinya memberi kesempatan yang cukup kepada warga Kalijodo untuk menemukan tatanan hidup yang baru mereka. Tidak bisa dalam waktu sepekan atau dua pekan, tapi mungkin setahun atau dua tahun," ujar Komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas, saat meninjau lokasi Kalijodo, Jumat (19/2).
Ia berpendapat, rencana penggusuran kawasan Kalijodo yang terkesan terburu-buru dari Pemprov DKI bisa mencabut akar kehidupan warga setempat. Apalagi, menurut catatan, sebagian dari mereka ada yang sudah hidup turun-temurun di kawasan itu sejak berpuluh-puluh tahun silam.
"Ada yang sudah lahir dan besar di sini, juga mencari penghidupan di sini. Lalu tiba-tiba mereka digusur tanpa ada proses dialog. Ini tentunya membingungkan rakyat," ucap Hafid.
Yang lebih patut dikasihani lagi, kata dia, kebijakan penertiban tanpa proses yang matang oleh Pemprov DKI juga dapat menghancurkan masa depan anak-anak di Kalijodo. "Tadi saya lihat senyum anak-anak di sini begitu indah. Mereka bersekolah dan bermain bersama teman-temannya. Kalau tiba-tiba digusur, bagaimana nasib pendidikan mereka nantinya? Harusnya Gubernur (Ahok) mau mendengarkan aspirasi rakyatnya di sini," kata Hafid yang juga guru besar di Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu.
(Baca Juga: Ahok Sebut Anak-Anak Bahaya Tinggal di Kalijodo)
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya menyatakan tidak akan mengadakan dialog dengan warga Kalijodo terkait rencana penertiban kawasan itu. Ia menilai masyarakat Kalijodo sudah salah lantaran menduduki tanah milik negara.
Ahok mengatakan upaya dialog tidak perlu dilakukan. Menurutnya, dialog hanya memakan waktu saja yang terlalu lama. "Enggak apa-apa. Terus mau ngapain? Kamu mau dialog dua tahun atau 20 tahun sama saja kok," ucap Ahok di Jakarta, Jumat (19/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika