REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB meminta Gubernur, TGH M Zainul Majdi untuk memperbaiki dan menertibkan kinerja anak buah di pemerintahan. Hal ini terkait dengan kisruh APBD 2016 tentang hilangnya anggaran untuk organisasi masyarakat dan dugaan munculnya dana siluman untuk pembangunan gedung Pemprov NTB sebesar Rp 33 Miliar.
"Kami meminta diperbaiki dan ditertibkan internalnya, TGB tahu bagaimana caranya," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Made Slamet kepada wartawan di Kota Mataram, Kamis (18/2).
Ia menuturkan, PDIP akan terus mengawal dan menjaga kepemimpinan Gubernur NTB. Sebab, yang bersangkutan merupakan sosok yang memiliki kepemimpinan yang baik. Sehingga, apabila ada kisruh di kepemimpinan TGB maka harus diselesaikan.
"Kita harus proaktif termasuk soal isu APBD. Kami cegah jangan sampai dia bermasalah dan menjadi tidak transparan. Kami tidak mau TGB menjadi terseret," katanya.
Hilangnya alokasi anggaran dalam APBD untuk beberapa organisasi masyarakat ataupun organisasi kepemudaan semisal KNPI, PSSI dan Menwa menjadi sebuah pertanyaan. Sebab, sebelumnya, proses pembahasan alokasi anggaran di badan anggaran (banggar) hingga komisi teknis selalu muncul.
"Fraksi PDIP Perjuangan menyayangkan tidak masuknya sejumlah alokasi dana melalui APBD NTB tahun ini bagi sejumlah Ormas, OKP maupun pimpinan lainnya. Misal, KNPI, PSSI dan Menwa,” ujar Ahmad Yadiansyah, anggota Fraksi PDI P DPRD NTB dalam sidang pembahasan raperda di DPRD NTB.
Menurutnya, dalam setiap pembahasan di banggar hingga komisi teknis, alokasi dana tersebut selalu muncul. Bahkan, saat sidang paripurna DPRD, anggaran masih ada. Namun, saat evaluasi dari Kemendagri turun, dana yang sudah disetujui oleh DPRD NTB tiba-tiba hilang.
Ia memandang sekaligus mempertanyakan pengawalan dari pimpinan DPRD NTB dan koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi dalam menyelaraskan setiap usulan program yang sudah disepakati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika