REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu mengajak semua elemen masyarakat menjaga perdamaian Aceh, karena dengan perdamaian Aceh bisa menjadi lebih baik lagi.
"Jaga perdamaian Aceh. Perdamaian ini merupakan perintah Allah SWT. Dengan perdamaian, Aceh bisa lebih maju lagi," kata Ryamizard Ryacudu di Banda Aceh, Kamis (19/2) malam.
Pernyataan tersebut dikemukakan Ryamizard Ryacudu usai dijamu makan malam oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah.
Jamuan makan malam tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR Aceh T Irwan Djohan, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Aceh serta para pejabat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Untuk mejaga perdamaian, kata Ryamizard Ryacudu, seluruh elemen masyarakat Aceh perlu membangun silaturahim yang kuat. Sebab, silaturahim merupakan kunci sebuah keberhasilan.
"Bangun terus silaturahim. Maka, dengan silaturahim, perdamaian Aceh tetap terjaga. Saya yakin masyarakat Aceh mampu menjaga perdamaian ini," ujar Ryamizard Ryacudu.
Ryamizard Ryacudu mengaku mengenal masyarakat Aceh orang yang baik. Apalagi saat dirinya aktif sebagai prajurit TNI Angkatan Darat berulang kali berkunjung dan bertugas di Aceh.
Seperti saat Aceh dilanda bencana gempa dan tsunami,
Ryamizard Ryacudu mengaku ikut menguburkan jenazah korban tsunami, termasuk prajurit dan keluarga TNI yang ikut menjadi korban bencana dahsyat 26 Desember 2004.
"Saat itu saya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Saya meminta izin Panglima TNI untuk membangun jalan ke pantai barat Aceh yang hancur total akibat diterjang tsunami," tuturnya.
Kini, kata dia Aceh sudah lebih baik lagi. Semua ini berkat perdamaian Aceh. Aceh dan masyarakatnya bisa membangun daerah ini menjadi lebih baik lagi, mengejar ketertinggalan dengan provinsi lainnya di Indonesia.
"Saya yakin Aceh bisa menjadi lebih maju lagi. Kuncinya dengan menjaga perdamaian Aceh. Perdamaian ini bisa terjaga dengan silaturrahim yang kuat. Karena itu, bangunlah silaturahim ini," ujar Ryamizard Ryacudu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika