REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan meminta Menteri koordinator Perekonomian Darmin Nasution lebih baik fokus memastikan efektitas 10 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan dalam 6 bulan terakhir.
"Ketimbang mencari-cari kesalahan pemerintah terdahulu, seperti menyebutkan keterlambatan SBY mengenforce UU Minerba sebagai penyebab keterlambatan ekonomi saat ini. Itu malah tidak relevan dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,’’ kata Marwan, Kamis (18/2).
Menurut Marwan, pernyataan Darmin yang menyayangkan kinerja pemerintahan SBY, justru tidak sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang mengharapkan suasana kondusif agar dapat fokus membangun Indonesia. Sehingga pernyataan yang kontraproduktif tak perlu dilempar ke publik.
"Lebih baik fokus pada agenda yang sudah dibuat dan segera realisasikan. Itu yang paling penting saat ini," tambah Marwan.
Ia mengatakan, Menko Perekonomian harus memastikan sejauh mana paket-paket tersebut efektif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.
Data BPS terkini menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional 2015 hanya 4,76 persen, dari target APBN 2015 5,7 persen. Kemiskinan bertambah 780 ribu jiwa (per September 2014-September 2015) dan pengangguran bertambah 320 ribu orang pada periode Agustus 2014-2015.
"Jangan lupa juga, GNI (Gross National Icome) ratio mencapai 0.47 untuk perkotaan semakin menunjukan ketimpangan. Tanpa program pembagunan yang efektif angka-angka indikator makro ekonomi tersebut akan terus memburuk di tahun 2016 ini," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
