REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penyelenggara pemilu baik ditingkat pusat maupun daerah dituntut untuk menjaga etika dengan menjaga independensinya dan bebas dari kepentingan politik. Pakar kebijakan publik Gautama Adi Kusuma mengatakan, bukan hanya penyelenggara pemilunya saja, melainkan juga keluarganya yang harus ikut menjaga etika dan independensinya.

Alumnus Virginia Tech University itu menyatakan, maraknya penyelenggara dan keluarga dari penyelenggara pemilu di Indonesia yang kerap masuk kedalam ranah politik praktis saat pemilu berlangsung harus disorot.

"Etika pertama yang harus dijaga dari orang perorang pimpinan penyelenggara pemilu baik itu pilpres ataupun Pilkada adalah bersih dari niat masuk ke dalam politik praktis dan mencari keuntungan atas politik praktis,” kata Gautama di Jakarta, Rabu (17/2).

Gautama menjelaskan, di Amerika Serikat yang sudah matang tingkat demokrasinya, hal yang paling sakral dipegang adalah soal etika. KPU di Amerika Serikat, yang di sana disebut FEC (Federal Election Commision), amat tegas memegang etika.

"Seperti tidak boleh pimpinan penyelenggara pemilu bertemu dengan pihak pihak yang sedang bertarung dan mengambil keuntungan darinya, atau istri atau suami dari penyelenggara pemilu hadir dalam kegiatan kampanye dan menyatakan dukungan politik kepada kandidat tertentu," ujarnya.

Gautama menjelaskan, di Indonesia amat brutal dalam soal fatsoen atau etika politik. Dia mencontohkan seperti kejadian baru-baru ini di Kalimantan Tengah, ada gugatan PDIP yang menyatakan bahwa istri dari Ketua KPUD yang menurut laporan PDIP ikut dalam kampanye salah satu kandidat dan diindikasi sebagai tim sukses.

"Bila itu terjadi, dan bukti dari PDIP benar, ini harus jadi catatan tersendiri, seperti adanya pilkada ulang dan harus benar benar dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang dijamin kenetralannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika