REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah akses para wirausahawan dalam memperoleh kredit perbankan dengan bunga rendah.
Pemerintah telah menurunkan tingkat bunga kredit usaha rakyat (KUR) cukup signifikan, yaitu dari sekitar 22 persen menjadi 9 persen.
KUR merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk rakyat dan bisa dimanfaatkan wirausahawan, pekerja aktif, petani atau yang telah menganggur. Siapapun memiliki akses memperoleh KUR dengan persyaratan utama memiliki usaha produktif.
Pemerintah terus mendorong kalangan pekerja dan wirausahawan memanfaatkan KUR sebagai modal kerja. "Kuncinya memiliki usaha produktif, kalau tidak punya usaha produktif, pinjam uang bakal menjadi masalah," ujar Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri seusai membuka acara konferensi Agenda Indonesia untuk SDGs Menuju Kerja Layak untuk Semua di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/11).
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah saat ini.
Paket itu antara lain difokuskan untuk mendorong penciptaan atau perluasan kesempatan kerja lebih layak. Paket kebijakan ekonomi yang ditujukan bagi perluasan kesempatan kerja adalah melalui pembenahan izin investasi lebih cepat dan sederhana.
Ini berguna untuk menarik para investor masuk ke Indonesia. Pemerintah juga memberikan kemudahan pada industri padat karya, termasuk dalam hal pemberian keringanan pajak bagi industri.
Hanif menjelaskan perlunya peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia yang yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas di perusahaan.
Indonesia, kata dia, perlu mengambil keuntungan dari peluang baru yang tersedia sebagai dampak dari integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.
Mobilisasi tenaga kerja, khususnya di kawasan ASEAN menjadi meningkat dan persaingan di pasar kerja menjadi semakin kompetitif.
Untuk dapat bersaing, maka penguatan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penguatan akses dan mutu pelatihan kerja adalah penting dan mendesak untuk dilakukan.
"Saya percaya, Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia dan potensi SDA yang ada, memiliki peluang dan potensi besar menjadi bangsa maju dalam persaingan MEA maupun global," kata Hanif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika