REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menyatakan, pihaknya mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan Kalijodo. MUI mendukung rencana pemerintah daerah mengubah kawasan Kalijodo menjadi area pertamanan atau ruang terbuka hijau (RTH).

"Mestinya sudah dari dulu dibersihkan," kata Ma'ruf seusai konferensi pers "Pernyataan Ormas-Ormas Islam dan MUI Tentang LGBT" di kantor MUI, Jakarta, Rabu (17/2).

Ia juga menegaskan bahwa jangan hanya kawasan Kalijodo yang dibersihkan, tetapi juga kawasan-kawasan lain yang diduga masih melakukan praktik prostitusi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penertiban kawasan Kalijodo di Jakarta Barat dilakukan karena berada di jalur hijau yang juga merupakan lahan milik negara.

"Kawasan Kalijodo itu sudah melanggar konstitusi negara karena berdiri di lahan milik negara. Terlebih, di situ juga merupakan jalur hijau," kata Basuki di Balai Kota.

Oleh karena itu, menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, bukan hanya kawasan Kalijodo yang harus ditertibkan, tetapi juga semua yang menduduki lahan milik negara harus ditertibkan dan ditata. "Penertiban bukan hanya dilakukan di Kalijodo, tetapi juga semua permukiman liar atau apa pun yang berdiri di tanah negara," ujar Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika