Rabu 17 Feb 2016 08:45 WIB

Pemerintah Perlu Jamin Nasib PSK Kalijodo Pascarelokasi

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Esthi Maharani
Pendaftaran Relokasi Warga Kalijodo. Posko pendaftaran warga Kalijodo di Kecamatan Penjaringan, Jakarta, Selasa (16/2).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Pendaftaran Relokasi Warga Kalijodo. Posko pendaftaran warga Kalijodo di Kecamatan Penjaringan, Jakarta, Selasa (16/2).

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Karakteristik bisnis prostitusi biasanya merupakan bisnis jaringan yang melibatkan adanya muncikari, broker, dan pelanggan. Untuk itu, relokasi yang dilakukan terhadap lokalisasi, termasuk kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak sederhana.

"Dengan relokasi bukan serta-merta semua selesai, butuh waktu," ujar sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sunyoto Usman kepada Republika.co.id, baru-baru ini.

Saat ditanya apakah para pekerja seks komersial (PSK) akan mudah mencari kerja pascarelokasi, Sunyoto pun menjawab hal tersebut tergantung jaminan dari pemerintah. Apabila pemerintah bisa dipercaya, sebagian besar PSK akan mau pindah pekerjaan.

Seandainya relokasi bisa menata kehidupan menjadi lebih baik, mereka akan mau menerima.

"Mereka yang bekerja di sektor itu, sebagiannya risih juga, penghinaan. Karena itu kan ada batas di umur tertentu tidak laku," ujarnya.

Sekarang persoalannya, sejauh mana pemerintah menanamkan kepercayaan bahwa dengan mengikuti program pemerintah, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika tidak dijamin, mereka akan kembali ke bisnis itu.

(Baca juga: Ahok: Tak Boleh Ada yang Datang ke Kalijodo)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement