REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri mengatakan, Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di daerah sering tak maju karena faktor keterbatasan dana mereka jadi kurang berkembang.
"Kalau ada daerah yang mau menyerahkan ke pusat, kami terima. selama ini BLK didaerah programnya kebanyakan juga dari kementerian, meski kepemilikannya ada di mereka," katanya, Senin, (15/2).
Namun anggaran dari pemerintah daerah tidak diprioritaskan untuk pengembangan BLK. Akibatnya mereka tergantung pada anggaran kementerian.
Akhirnya untuk kebutuhan percepatan kompetensi tenaga kerja, ada beberapa BLK yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Kalau pengelolaan BLK itu diserahkan dari pemda kepusat, itu jadi hak pemda.
"Pusat harus siap menampung dan mengambilalih BLK dan pengelolaannya. Negara harus bisa mengalokasikan anggaran investasi untuk BLK," ujar Hanif.
Kebutuhan dana pasti besar. Namun kerangka berpikirnya dulu yang dibenarkan.
"Pelatihan kerja itu penting, kami mengajak publik, pemerintah, swasta dan serikat kerja. Pelatihan kerja itu termasuk terobosan yang bisa dilakukan untuk percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja kita agar punya daya saing," terang Hanif.
Selama ini, ujar dia, pihaknya sudah berupaya mengajak pihak-pihak terkait untuk membantu pengembangan BLK di daerah-daerah. "BLK kami dorong supaya disesuaikan dengan kebutuhan industri di daerah."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
