REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut memberikan tanggapannya terkait penertiban dan relokasi di lahan Kalijodo, Jakarta Utara. JK pun meminta agar pemerintah menegakkan dan menjalankan aturan dengan baik.

"Yang paling penting jalankan hukum dengan baik, dengan tertib, dengan baik. Pemerintah harus menjalankan hukumnya dengan baik," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/2).

Terkait sikap tokoh Kalijodo, Daeng Aziz, yang memprotes langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, JK menilai hal itu sebagai aspirasi masyarakat. Menurutnya, masyarakat setempat berharap agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan relokasi.

"Saya kira tidak lindungi sebenarnya, saya rasa hanya mengharap agar ada sosialisasi, ada waktu. Ya, tentu masyarakat tentu punya aspirasi, tetapi tentu, ya," kata Wapres menambahkan.

Seperti diketahui, tokoh Kalijodo, Daeng Aziz, memprotes kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk merelokasi lahan di Kalijodo. Basuki atau Ahok menegaskan, pendudukan lahan di Kalijodo merupakan pendudukan lahan yang sejatinya milik negara.

Ahok meyakini, Kalijodo merupakan kawasan jalur hijau sehingga permukiman di wilayah tersebut harus difungsikan sebagai jalur hijau. Ia mengaku tak peduli meski warga Kalijodo telah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Gubernur juga mengatakan, kawasan Kalijodo akan ditutup untuk sementara. Lebih lanjut, Ahok juga menyebut pihak keamanan sudah menyiapkan pasukan guna melakukan sosialisasi kepada warga terkait penutupan Kalijodo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika