REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara kawasan Kalijodo di Jakarta Barat selama masa sosialisasi terkait rencana penertiban kawasan tersebut.
"Saat ini, masa sosialisasi mengenai rencana penertiban kawasan Kalijodo sudah kami mulai. Supaya sosialisasi itu berjalan lebih maksimal, kawasan itu kami tutup dulu," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (16/2).
Menurut dia, dengan ditutupnya kawasan tersebut selama masa sosialisasi, diharapkan proses penertiban juga akan berjalan dengan lancar. Dengan ditutup, artinya tidak boleh ada yang datang ke kawasan tersebut.
"Kalau ditutup, artinya tidak boleh ada yang datang ke situ (Kalijodo), kecuali memang warga setempat. Dengan begitu, diharapkan kegiatan-kegiatan prostitusi yang biasa terjadi di situ bisa berhenti dan penertiban bisa berlangsung lancar nantinya," ujarnya.
Dia menuturkan, telah menggandeng kepolisian serta TNI selama masa sosialisasi di Kalijodo untuk menghindari kerusuhan atau perlawanan dari warga setempat.
"Selama masa sosialisasi, kami juga melibatkan anggota polisi dan TNI. Dengan polisi dan TNI, kami berharap sosialisasi bisa berjalan dengan lancar dan aman. Begitu seterusnya sampai proses penertiban dimulai," kata Ahok.
Sampai dengan saat ini, dia mengungkapkan, koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dalam rencana penertiban kawasan Kalijodo pun masih terus dilakukan. Selain dengan polisi dan TNI, koordinasi juga dilakukan dengan RT dan RW setempat.
"Kami terus berkoordinasi dengan polisi dan TNI, bahkan RT dan RW setempat. Koordinasi ini harus terus kami lakukan agar proses sosialisasi dan penertiban Kalijodo berjalan dengan baik. Yang pasti, penertiban kawasan itu harus dilaksanakan secepatnya," katanya.
(Baca juga: Gusur Kalijodo, Pemprov DKI Diminta Buka Peluang Usaha)
Ikuti Whatsapp Channel Republika