REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto mengatakan pemerintah harus tegas terhadap propaganda Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender (LGBT) yang dinilai dapat merusak nilai luhur bangsa.
"Pemerintah harus tegas terhadap propaganda LGBT, negara tidak boleh kalah dengan segala upaya yang merusak nilai luhur bangsa," ujar Giwo di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan Indonesia adalah bangsa besar yang religius. Sila pertama dari Pancasila menegaskan jati diri bangsa ini sebagai bangsa yang tidak sekadar menghormati nilai-nilai agama akan tetapi berkomitmen untuk melaksanakan ajaran agama secara benar.
"LGBT nyata bertentangan dengan agama, merupakan penyakit yang harus dicegah dan diobati."
LGBT, lanjut dia, bukanlah hal yang sesuai dengan kodrat tetapi merupakan produk dari proses sosial, sehingga sebenarnya kaum LGBT bisa direhabilitasi agar kembali sebagaimana kelompok umumnya.
"Kecenderungan tertarik dengan sejenis merupakan penyimpangan, sehingga perlu diluruskan karena dapat dikategorikan sebagai orang yang mengalami masalah kejiwaan," jelas dia.
Selain itu, perlu diingat bahwa konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air tetap dibatasi oleh hak orang lain, sehingga keinginan menjadi LGBT sejatinya dibatasi oleh hak orang lain sebagaimana termakhtub dalam konstitusi.
"Kowani juga menolak segala upaya UNDP yang telah nyata merusak tatanan budaya dan sistem nilai luhur masyarakat Indonesia dan tentu bertentangan dengan Pancasila. UNDP harus menghentikan proyek ini dan lebih baik memberikan perhatian kepada proyek lain yang jauh lebih mulia, produktif dan lebih bersahabat," ujarnya.
Dalam situs resminya, UNDP menerangkan memberikan dana sebesar 8 juta dolar AS untuk dukungan dan gerakan LGBT di Thailand, Indonesia, Filipina dan Cina selama periode 2014 hingga 2017.
"Para akademisi dan ilmuwan penting melakukan kajian untuk berperan dalam pencegahan LGBT dan bukan justru memperkokoh keberadaan LGBT," imbuh dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
