REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin mendesak pemerintah untuk memblokir aplikasi berbasis internet yang berisikan tema lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) sebagaimana laman-laman pornografi dan radikalisme.
"Pemerintah sebaiknya tidak sebatas responsif menyikapi LGBT dengan hanya memblokir setelah ada aduan, tetapi harus lebih komprehensif dan proaktif," katanya, Ahad (15/2).
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR itu mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan atau kampanye tentang pelarangan LGBT dan memblokir semua aplikasi internet yang mengandung konten LGBT.
Di sisi lain, Zainuddin mengapresiasi langkah cepat Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait penolakan masyarakat terkait konten LGBT di aplikasi pesan instan Line dan WhatsApp.
"Ini soal moral generasi. Saya dengar WhatsApp juga akan menyusul. Facebook juga harus didesak," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah perlu memandang LGBT sebagaimana krisis sosial lainnya seperti pornografi dan terorisme sebagai sebuah ancaman bagi generasi muda. Pasalnya LGBT adalah penyimpangan perilaku sosial yang dapat mengancam keberlangsungan generasi umat manusia.
"Dampaknya lambat laut lebih dahsyat dari terorisme. Bila terorisme berdampak pada kematian cepat, LGBT berdampak pada kepunahan umat manusia di masa mendatang. Karena itu semua agama menolak LGBT," jelasnya.
Menurutnya, LGBT bukanlah masalah kebebasan dan hak asasi manusia. Kebebasan tetap memerlukan aturan dan dibatasi nilai-nilai lain seperti agama, budaya, dan ketertiban umum.
Namun, Zainuddin juga meminta pemerintah dan masyarakat untuk menyikapi pelaku LGBT secara manusiawi dan proporsional karena mereka bisa jadi merupakan korban dari penyimpangan lingkungan sosial.
"Yang diperangi dan ditolak itu adalah gerakan dan pemikirannya. Sementara orangnya, saya kira perlu disikapi dengan langkah arif dan bijak agar bisa kembali kepada fitrahnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
