REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Tubagus Arif menegaskan supaya Pemprov memikirkan matang-matang rencana pembongkaran kawasan Kalijodo. Ia meminta Pemprov menyiapkan sarana pembinaan jika Kalijodo resmi dibongkar nantinya.
Tubagus mengatakan jumlah panti yang dikelola Dina Sosial DKI terbilang cukup banyak untuk menampung para eks warga Kalijodo, khususnya yang merupakan pekerja seks komersial (PSK). Sehingga ie berharap pembinaan dapat berjalan maksimal. Selain itu, ia meminta supaya pembinaan juga dilakukan oleh instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, UMKM dan Kepolsian.
“Dinas Sosial, Pendidikan, Kesehatan, UMKM, Kepolisian harus berperan membina mereka. Jadi bisa dibina ekonomi, agama, pendidikan, kesehatan supaya bisa mandiri,” katanya, Ahad (14/2).
Selain itu, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera tersebut menekankan supaya pembongkaran Kalijodo dilakukan secara terencana oleh Pemprov. Apalagi menurutnya bagi PSK yang bukan berasal dari Jakarta, harus dipikirkan supaya mereka tidak kembali lagi menjadi PSK di Jakarta ketika sudah dipulangkan.
“Ini harus terintegrasi jadi tidak boleh asal gusur. Kalau bukan orang DKI ya kerjasama dengan Pemda asalnya (PSK) supaya tidak lakukan prostitusi lagi usai dibina,” jelasnya.
Di sisi lain, ia berharap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak melakukan pembongkaran jika ada kasus yang mencuat saja. Sebab ia meyakini masih banyak lokalisasi lain yang perlu ditertibkan oleh Pemprov agar tidak meresahkan masyarakat.
“Jangan sampai tebang pilih (penertiban lokalisasi). Pemerintah tidak boleh mendiamkan tempat lain misalnya apartemen yang tidak disidak ternyata tempat seperti itu kan banyak yang berkedok hotel, ternyata disana ada tempat gituan (prostitusi),” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika