Sabtu 13 Feb 2016 17:27 WIB

DPD Dorong Pemerintah Angkat Honorer Jadi PNS

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ilham
Guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mengikuti aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2). (Republika/Tahta Aidilla)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mengikuti aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Delis Julkarson Hehi menilai, pemerintah tidak ada alasan untuk tidak mengangkat pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil. Karena menurutnya, masih banyak tenaga yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat di daerah, khususnya di daerah pelosok.

“Kalau dilihat dari kebutuhan ideal, ini masih dibutuhkan banyak,” kata Delis dalam diskusi polemik akhir pekan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2). (Haru Biru Duka Guru Honorer di Istana Merdeka).

Ia mengatakan, dalam bidang pendidikan misalnya, masih kurang lebih dari 400 ribu tenaga guru yang dibutuhkan. Begitu pun di bidang kesehatan, yang mana masih dibutuhkan ratusan ribu tenaga medis, khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Keberadaan PNS yang bertugas melayani masyarakat masih dominan di kota-kota. Sedangkan di daerah pelosok masih banyak yang kekurangan. “Makanya tempat-tempat yang nggak diinginkan, yang melayani di desa-desa di situlah honorer ada untuk membantu,” kata dia.

Karena itu, ia mengatakan DPD akan mendorong pemerintah merealisasikan pengangkatan pegawai honorer. “Karena ini kebutuhan daerah,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement