REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang melakukan penyaringan kembali jumlah rumah tangga yang akan mendapatkan subsidi listrik. Menurut Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto, penyisiran jumlah rumah tangga tersebut hanya dilakukan untuk pengguna listrik 900 VA.
Penyisiran jumlah penerima subsidi listrik golongan 900 VA ini dilakukan agar pemberian subsidi lebih tepat sasaran. Saat ini, jumlah penerima subsidi listrik 900 VA tercatat sebanyak 22 juta orang.
"Sekarang yang disubsidi 46 juta rumah tangga. Sebanyak 24 juta untuk 450 kwh, sisanya 22 juta orang 900 kwh. Padahal di data kita hanya enam juta. Jadi kita sisir dulu," kata Bambang saat berdiskusi di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (13/2).
Kendati demikian, Bambang menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan penyaringan terhadap para pengguna listrik golongan 450 VA. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden. Nantinya, dengan penyaringan penerima subsidi listrik sebesar 900 VA tersebut, pemerintah hanya akan memberikan subsidi listrik kepada empat juta rumah tangga.
Pemerintah menargetkan 28 juta rumah tangga sebagai penerima subsidi listrik. Jumlah itu terdiri atas 24 juta rumah tangga pengguna listrik 450 VA dan empat juta rumah tangga pengguna 900 VA.
Bambang menjelaskan, penyaringan penerima subsidi listrik ini dilakukan dengan mensikronisasikan data milik PT PLN Persero. Semula, penyaringan ditargetkan selesai pada Januari 2016.
Namun, proses sinkronisasi data milik PT PLN dengan TNP2K mengalami sejumlah kendala sehingga tenggat waktu penyaringan diundur hingga Juni 2016. Bambang mengatakan, TNP2K memiliki data warga miskin berdasarkan nama dan alamatnya. Namun, TNP2K tak memiliki nomor pelanggan listrik. Sedangkan, PLN memiliki data nama dan nomor pelanggan listrik, namun tidak mengetahui kondisi ekonomi pelanggan tersebut.
Baca juga:
Ikuti Whatsapp Channel Republika
