REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DPC Bekasi, R Abdullah mengungkapkan pentingnya pemetaan perusahaan dalam menghadapi era pasar bebas. Pemetaan tersebut perlu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya PHK massal.

"Tugas pemerintah untuk melakukan mapping. Kita tahu bahwa sebagian besar perusahaan produk yang sekarang ini, baik produk Jepang atau Korea itu untuk berkompetisi dengan produk-produk Cina sangat berat," kata Abdullah, kepada Republika, Kamis (11/2).

Menurut Abdullah, pemerintah harus melakukan pemetaan, mana perusahaan yang tangguh, semi tangguh, dan tidak tangguh. Perusahaan yang tidak tangguh harus diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan supaya mereka mampu bersaing.

Sementara, lanjut Abdullah, perusahaan yang sudah tangguh perlu juga diberikan dukungan pasar yang lebih luas. Ia mengatakan, jika pemerintah tidak campur tangan terhadap pasar bebas ini, risikonya akan banyak pabrik yang tutup karena tidak mampu berkompetisi dengan produk-produk Cina yang sangat murah.

Terkait jenis perusahaan yang yang tidak tangguh, Abdullah menyebut di antaranya produk elektronik dan mainan. Selain daya beli masyarakat yang tengah menurun, di antara produk tersebut memang ada kompetisi pasar dengan produk-produk impor asal Cina yang sangat membanjiri lapangan. Alhasil, produk-produk Jepang kurang mendapat tempat.

"Pemerintah harus tanggap melihat perkembangan terakhir dalam menghadapi pasar bebas ini," kata Abdullah menegaskan. Lebih lanjut, ia memandang, pemerintah pusat belum ada langkah-langkah penyelesaian untuk mengantisipasi pasar bebas supaya perusahaan tetap mampu berkompetisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika