Jumat 12 Feb 2016 05:20 WIB

DPRD Minta Peran Aktif Warga DKI Atasi DBD

Rep: C33/ Red: Winda Destiana Putri
  Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Depok, Sawangan, Jawa Barat, Rabu (27/1).  (Republika/Raisan Al Farisi)
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Depok, Sawangan, Jawa Barat, Rabu (27/1). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Tubagus Arif mengatakan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya penanganan meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Ia berharap pihak RT dan RW turun memantau warga di lingkungannya.

 

Anggota Komisi E yang membidangi kesehatan itu menjelaskan penyakit DBD memang bagian dari siklus musim pancaroba yang rutin terjadi setiap tahun.

Sehingga ia meminta seharusnya pemerintah provinsi (pemprov) DKI sudah mempunyai skema penanggulangannya. Kata dia, instansi pemerintah dan kesehatan wilayah harus reaktif merespon kondisi lingkungannya.

 

"Saya harap semua instansi mulai dari puskesmas, RSUD, Lurah dan Camat harus sudah siap semuanya dari obat-obatan dan tempat tidur pasien. Ini harus ada sinergi dengan pemimpin lokal yang cepat tanggap," katanya kepada Republika, Kamis (11/2).

 

Politisi dari partai keadilan sejahtera itu meminta pemprov tidak hanya mengandalkan pekerja PPSU saja. Sebab, ia menekankan bahwa RT dan RW harus mengimbau warga di lingkungannya sadar terhadap pola hidup bersih.

 

"Diharapkan adanya peran serta masyarakat untuk tidak hanya andalkan PPSU saja. Peran Lurah, RT dan RW turun ke lapangan untuk mengontrol PSN (pemberantasan sarang nyamuk)," ujarnya.

 

Selain itu, ia menyatakan jika terjadi kasus DBD maka puskesmas wajib mencatat lokasi pasien. Setelah itu bisa dilakukan fogging di lokasi tersebut. Sebab, menurutnya pertumbuhan nyamuk terbilang tinggi di musim hujan.

 

Pertumbuhan jentik nyamuk itu cepat dengan intensitas hujan tinggi seperti ini. Sampah yang tidak terangkat dengan benar dan genangan air tidak bersih itu perlu dipikirkan.

Kita minta RT, RW turun ke lapangan. Pemerintah harus turunkan anggaran yang sudah ada, jangan tunggu sudah epidemik anggarannya baru turun," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement