REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan tahun 2016 ada kenaikan permintaan perumahan murah dari masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

"Pembiayaan perumahan Januari satu juta rumah berjalan dengan baik, kami melihat terjadi kenaikan permintaan dari masyarakat di berbagai daerah," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus di kawasan Slipi, Jakarta, Kamis (11/2).

Kenaikan permintaan tersebut, kata Maurin, terjadi untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang mencapai hampir 90 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015, namun untuk kelompok masyarakat menengah ke atas dia mengaku belum mendapatkan angka pastinya.

"Menegah ke atas kita belum mendapat data, tapi pasti nauk juga, namun tahun ini permintaan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat kuat, hampir 90 persen. Dugaan kami akan?lebih tinggi dari 2015 baik month to month atau year on year," ujarnya.

Untuk anggaran, Maurin menjelaskan Kementerian PUPR menyediakan sebanyak Rp12,4 triliun yang terbagi untuk Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (FLPP) sebesar Rp9,2 triliun, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak Rp2 triliun dan Bantuan Uang Muka (BUM) Rp1,2 triliun.

Terkait dengan banyaknya temuan pengembang nakal, Maurin mengimbau agar masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah jika ingin mendapatkan rumah yang masuk program satu juta rumah, agar selain menghubungi pengembang, juga menghubungi pihak bank sebagai penyalur kredit.

"Jadi dia terlindungi kalau mau beli rumah tidak hanya hubungi pengembangnya saja tapi harus hubungi pihak banknya, karena bank biasanya memiliki data pengembang dan memberikan kredit konstruksi ke pengembang yang menuhi syarat untuk membangun blok perumahan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika