REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diklaim belum terjadi di Kabupaten Bandung.
Perusahaan di kabupaten tersebut yang kebanyakan bergerak di sektor tekstil diakui masih belum mengeluarkan keputusan PHK terhadap pegawainya.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bandung Ade Suryatna menuturkan belum ada laporan yang masuk terkait anggotanya yang di-PHK.
"Yang di-PHK, kita belum dapat laporan, sejauh ini belum ada. Paling di sini itu dirumahkan," kata dia, Kamis (11/2).
Selain memang ada beberapa pegawai yang dirumahkan, Ade mengakui, banyak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak bagi pegawai kontrak di tahun ini.
Pegawai yang kontraknya tidak diperpanjang ini dianggap sebagai langkah agar pengeluaran perusahaan tidak terlalu besar.
Namun, Ade mengaku belum mengetahui data terkait jumlah tenaga kerja kontrak yang tidak diperpanjang perusahaan.
"Kalau jumlahnya masih belum tahu, tapi memang untuk Kabupaten Bandung ini pegawai kontraknya tidak diperpanjang saja kontraknya," tutur dia.
Perusahaan di Kabupaten Bandung mayoritas bergerak di sektor pertekstilan. Industri tekstil di Kabupaten Bandung ini kebanyakan bercokol di Kecamatan Majalaya.
Di daerah lain, kota Cimahi, sejak memasuki 2016 hingga pekan pertama Februari ini sudah ada hampir 100 tenaga kerja kontrak di Cimahi yang diberhentikan. Ketua SPN Kota Cimahi Dadan Sudiana menjelaskan, perusahaan memberhentikan mereka karena untuk efisiensi anggaran.
Selain dari tenaga kerja kontrak yang diberhentikan, pegawai yang diberhentikan juga dari kalangan yang sudah mendekati masa pensiun. Waktu pensiun yang seharusnya pada usia 55 tahun, dimajukan menjadi di bawah 50 tahun.
Akibatnya, banyak tenaga kerja di Cimahi yang pensiun dini. Total pekerja di Cimahi yang diberhentikan karena pensiun dini di tahun ini sudah ada sampai 30 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
