REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan meminta bantuan Polisi serta TNI untuk membantu saat pengamanan penertiban kawasan Kalijodo di Jakarta Barat. 

"Nanti kami akan meminta bantuan Polisi dan TNI untuk pengamanan saat penertiban, karena dikhawatirkan ada perlawanan dari warga setempat," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (11/2).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, dalam penertiban kawasan yang kerap dijadikan sebagai tempat lokalisasi itu, akan dikerahkan personel Polisi dan TNI dalam jumlah besar. "Jumlah personel Polisi dan TNI yang dikerahkan dalam penertiban itu tidak tanggung-tanggung. Kalau perlu sampai beribu-ribu anggotanya dikerahkan. Jangan sampai kalah," ujar Ahok.

Sementara itu, dia pun mengaku telah memberikan instruksi kepada Wali Kota Jakarta Barat dan Wali Kota Jakarta Utara untuk segera melayangkan Surat Peringatan (SP) terkait rencana penertiban kawasan tersebut. "Saya sudah meminta kepada Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara untuk segera melayangkan SP 1 dulu. Lalu, baru dilanjutkan dengan SP 2, SP 3 dan SPB. Jadi, memang begitu prosedurnya," ujar Ahok.

Lebih lanjut, mantan Bupati Belitung Timur itu mengharapkan pelayangan SP 1, SP 2, SP 3 serta SPB tersebut dapat dilakukan pada tahun ini juga, sehingga proses penertiban dapat segera dimulai. "Saya mengharapkan surat-surat peringatan itu dapat dilayangkan semuanya pada tahun ini. Kan semuanya sudah ada batas waktunya. Dengan begitu, penertiban juga bisa cepat kami laksanakan," ungkap Ahok

Ikuti Whatsapp Channel Republika