REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI -- Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mencuat sepanjang awal 2016 setelah ada rencana penutupan pabrik Panasonic dan Toshiba di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kendati belum melakukan langkah antisipasi khusus, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengatakan telah menyediakan program yang siap menampung korban PHK.

"Kita sudah mempunyai program wirausaha dan pelatihan, atau saya istilahkan 'rumah-rumah' yang dimungkinkan bisa menampung korban PHK," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah, kepada Republika.co.id, Rabu (10/2).

Nur menambahkan, program-program kewirausahaan atau pelatihan tersebut dapat diprioritaskan untuk korban PHK. Mengingat usia para pekerja yang rata-rata sudah cukup tua, menurut Nur, sektor wirausaha dinilai paling sesuai bagi korban PHK. Bila harus masuk ke pasar tenaga kerja, mereka kemungkinan besar sudah kalah bersaing dengan tenaga kerja yang masih muda.

Kendati demikian, Nur mengakui pihaknya belum melakukan langkah antisipasi khusus. Lantaran, data Dinas Tenaga Kerja menyebutkan, belum terjadi PHK massal seperti yang disuarakan beberapa serikat buruh. Panasonic dan Toshiba saat ini masih dalam proses perundingan bipartit dan belum resmi melakukan PHK.

"Kalau memang nantinya ada PHK massal, bisa saja kita prioritaskan untuk korban PHK," kata Nur.

Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi menunjukkan, angka PHK sepanjang 2015 sebanyak 1.066 orang dari 187 kasus. Angka di lapangan bisa jadi lebih tinggi lantaran 187 kasus ini hanya berdasarkan kasus PHK yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja atau tripartit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika