REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepala daerah yang wilayahnya mengalami bencana banjir agar jangan sampai membiarkan warganya kelaparan.

"Jangan sampai korban banjir kelaparan. Pastikan logistik mereka terpenuhi," kata Mensos di Jakarta, Rabu (10/2).

Khofifah mengatakan, kepala daerah tingkat kabupaten-kota dan provinsi diberi kewenangan menggunakan cadangan beras Pemerintah (CBP) saat terjadi bencana alam maupun sosial.

"Bupati-wali kota dan gubernur diberikan kewenangan untuk menggunakan CBP dari gudang Bulog divisi regional (divre) dan sub-divre sebanyak 100 ton," ujar Mensos.

Jika CBP yang 100 ton sudah habis dipergunakan, maka gubernur bisa mengeluarkan dari gudang Bulog di divre dan sub-divre 200 ton beras.

"Gubernur bisa menggunakan CBP sebanyak 200 ton beras, tapi terlebih dahulu harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa daerah tersebut dalam kondisi darurat atau bencana," katanya.

Tapi jika CBP sebanyak 200 ton beras yang dikeluarkan oleh gubernur itu telah habis dipergunakan, maka, selanjutnya penggunaan CBP di atas 200 ton beras menjadi kewenangan dari Menteri Sosial (Mensos).

Namun saat ini banjir yang terjadi memutuskan jalur transportasi seperti jalan dan jembatan sehingga logistik sulit disalurkan.

"Ini yang sulit ketika antara gudang bulog dengan lokasi terputus akibat banjir. Sementara kebutuhan logistik warga yang menjadi korban harus terpenuhi," kata Khofifah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 166 kabupaten-kota di Tanah Air terdampak banjir dan tanah longsor selama Januari sampai awal Februari (1 Januari-8 Februari).

Ikuti Whatsapp Channel Republika