REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo memperingatkan pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) agar tak main-main melakukan korupsi pangan.
"Saya wanti-wanti kepada para pejabat yang mengurus APBN, tolong dihindarkan yang namanya menargetkan program untuk mendapatkan keuntungan lebih, misalnya didesain sekian persen balik ke pejabat," kata dia seusai Konferensi Pers Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemenerian Pertanian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta perbaikan tata kelola komoditas pangan, Rabu (10/2).
Kebiasaan feodal para pejabat harus ditinggalkan. Misalnya, memanfaatkan uang negara untuk petani untuk biaya ke hotel, bermain golf atau pengobatan fiktif. "Ini pasti ada akrobat, ada anomali," katanya.
Menurut Agus, sejumlah laporan soal korupsi pangan akan dan tengah ditindaklanjuti. Ia menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) dua pekan lalu di bidang infrastruktur. Penindakan merupakan target besar yang ditindaklanjuti dengan pembongkaran jaringan di atasnya. Untuk di bidang pangan, tengah diselidiki misalnya kasus soal pengadaan pupuk hortikultura.
Sebelumnya, KPK menyelidiki berkas penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan fasilitasi sarana budidaya mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Tahun Anggaran 2013. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka.
Ketiganya adalah HI (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian periode 2010 – 2015), EM (Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2013), dan SUT (Swasta). Para tersangka diduga merugikan keuangan negara 10 miliar rupiah. (Baca juga: Ketua KPK Pernah Kesulitan Jualan Jengkol).
Ikuti Whatsapp Channel Republika