Deddy menilai, keberadaan lembaga sensor dan pengawas penyiaran di Tanah Air belum menjalankan tugasnya dengan baik. Undang-undang dan peraturan yang ada sudah cukup jelas mengatur tayangan televisi di masyarakat.
"Harus sesuai dengan peraturan. LSF di mana?" kata Demiz seraya meminta pihak terkait lainnya bisa menegakkan aturan mengenai pertelevisian ini.
Selain belum maksimalnya kinerja dari lembaga pengawas, kata dia, fenomena ini terjadi karena pihak televisi yang dinilai membandel. Menurutnya, televisi sulit diatur karena hanya mengejar rating tayangan. "TV sangat sulit diatur, sampah juga masuk," katanya.
Padahal, kata dia, stasiun televisi bisa mengudara karena menggunakan frekuensi milik negara. Sehingga, sudah sepatutnya tayangan televisi memberi manfaat bagi masyarakat dan negara serta mengikuti aturan yang ada. Pada 2016 ini, kata dia, seluruh izin penggunaan frekuensi akan berakhir. Hal ini menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki kualitas tayangan televisi di Indonesia.
"Ini hak rakyat dipinjamkan untuk beberapa orang. Sekarang buat rakyat manfaatnya belum jelas, keuntungannya buat pemilik TV," kata Demiz seraya mengatakan rakyat bisa mengambil kembali dengan aturan yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
