REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani Franky mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah hal biasa.
Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih besar dari potensi PHK itu sendiri.
Yang penting pula adalah bagaimana tetap mengedepankan dialog bipartit dan hak buruh tidak diabaikan.
"Terkadang PHK tidak bisa dihindari. Misalnya ada industri yang dulu manual, pada saat terjadi persaingan maka harus melakukan mekanisasi sehingga harus mengurangi pekerja," kata Franky dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, semalam.
Perlu percepatan serapan tenaga kerja dengan melibatkan kementerian yang lain, termasuk desk khusus investasi.
Menurut dia, serapan tenaga kerja tidak mudah untuk mendapatkan tenaga kerja. "Bagaimana ketersediaan balai latihan kerja (BLK), bagaimana peran Kementerian Perindustrian yang juga ada balai latihan kerjanya, itu nanti akan kita sinergikan," kata Franky.
Menurut dia, selama ini ada ada kesenjangan antara kebutuhan spesifikasi teknikal yang dibutuhkan dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan teknik yang tidak memenuhi persyaratan.
Masalah lainnya adalah rebutan atau tarik menarik pekerja yang terjadi di beberapa daerah sehingga timbul ketidaksinergian diantara itu.
Karena itu BKMP mencoba mendorong bagaimana rencana investor disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja terutama di daerah setempat dulu, baru kemudian ke daerah lain.
Franky mencontohkan misalnya di Jawa Tengah, industri di Semarang direkrut dari Boyolali, sedangkan Boyolali rekrutnya dari Blora, sedangkan di Blora sendiri rekrutnya dari Cilacap.
'PR' lainnya adalah investor yang besar investasinya masih mencari sendiri SDM-nya. BKPM akan menyinergikan anggaran di kementerian teknis yang masih tersebar dan belum terfokus.
BKPM harus mencocokkannya dengan rencana pembangunan industri ke depan. Pemerintah juga akan mencocokannya lagi dengan tren investasi lima tahun ke depan agar sebaran sebaran tenaga kerja setidaknya sesuai dengan industri ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika