REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengaku sudah berkoordinasi dengan Bulog untuk memantau persediaan beras di daerah-daerah terdampak banjir. Pemantauan tersebut, untuk memastikan pemerintah daerah (Pemda) setempat mempunyai persediaan logistik yang memadai bagi masyarakat yang terkena bencana.

"Saya koordinasikan dengan Bulog supaya stok beras di daerah-daerah terkena banjir bisa dimonitor. Supaya bupati wali kota yang sudah men-SK-kan darurat bisa mendapatkan suplai logistik," kata Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (9/2).

Ia menjelaskan, bagi bupati atau wali kota yang sudah memberlakukan SK darurat akibat bencana, maka berwenang menggelontorkan 100 ton beras. Kemudian, kewenangan berikutnya bagi gubernur yang sudah mengeluarkan SK darurat, maka dipersilahkan menggelontorkan 200 ton beras.

"Pada dasarnya ketika terjadi bencana alam atau bencana sosial, komandan pertama adalah Pemda," ujar Khofifah.

Kementeran Sosial, ia melanjutkan, hanya pada posisi menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP). Dikatakannya, SOP tersebut untuk mempermudah pemberian bantuan logistik bagi para korban.

Sebelumnya, banjir dan longsor dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, seperti Bangka Belitung, Aceh, Sumatra Barat, Pandeglang, Rokan Hulu, Purworejo dan lain-lain. Sejumlah daerah masih terisolir akibat akses transportasi yang lumpuh serta sulitnya menjangkau lokasi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika