REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sikap kritis dan merdeka sebagai jati diri pers Indonesia tidak boleh hilang. Termasuk memberikan kritik terhadap pemerintah.
"Ciri pers Indonesia yang memiliki jati diri dan merdeka tidak perlu diubah, termasuk memberikan kritik serta saran terhadap pemerintah," katanya usai menghadiri puncak perayaan Hari Pers Nasional 2016 di Lombok Tengah, NTB, Selasa (9/2).
Ia mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat terbuka terhadap kritik yang disampaikan pers.
Namun Tjahjo menjelaskan, pemerintah berharap pers memberikan optimisme kepada masyarakat bukan berita fitnah yang menyebabkan masyarakat bias mendapatkan informasi.
"Ke depan (pers) harus memberikan optimisme bukan fitnah. Media yang bilang Indonesia hancur, merupakan sesuatu yang mengarah pada fitnah," ujarnya.
Tjahjo mengatakan, pemerintah tidak mempermasalahkan isi dalam sebuah berita di beberapa media namun mengkritisi judul dari berita tersebut.
Menurutnya, kritik Presiden Jokowi terhadap judul di beberapa media karena masyarakat menengah ke bawah kebanyakan hanya membaca judul dari sebuah berita.
"Kalimat (judul berita yang dicontohkan Pak Jokowi) merupakan contoh yang provokatif, pers punya peran mengkritisi pemerintah secara objektif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
