REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Independensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjadi harapan rakyat untuk mengungkap kebenaran kini terancam. Ini terjadi karena kepentingan ekonomi pemilik media yang lebih menonjol.
"Kepentingan pemilik media di luar nilai-nilai luhur profesi kewartawanan juga ikut menggerus independensi kehidupan pers," kata Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/2).
Menjamurnya perusahaan pers hingga ke daerah-daerah baik media cetak maupun siber membawa fenomena bahwa pers saling bunuh. "Setiap perusahaan pers memiliki strategi sendiri-sendiri mendekatkan diri kepada pelanggan, khususnya pemerintah daerah, antara lain, pola kerja sama dalam publikasi," kata Bagir.
Pola kemitraan antara pers dengan pemangku kepentingan maupun kalangan pengusaha mewarnai independensi dan daya kritis pers. Ia menambahkan pemilik media yang juga eksis di luar usaha pers pun turut menghiasi perjalanan perusahaan pers.
Peneliti media Universitas Airlangga Dr Bambang Perdana Wiratraman mengatakan, Dewan Pers, organisasi kewartawanan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan perusahaan pers mesti peduli terhadap wartawan yang diperlakukan tidak pantas oleh pihak-pihak tertentu. Namun kenyataannya sejumlah kasus pengaduan wartawan tidak tuntas karena diselesaikan dengan pendekatan kemitraan.
"Pers harus sadar bahwa cara-cara seperti ini akan berdampak pada wibawa pers. Ini ancaman independensi pers dan martabat pers," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
