REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengklaim telah memiliki nama 19 pesantren berpaham radikal. Namun, sikap BNPT yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut justru dinilai banyak pihak memperkeruh suasana.

Wakil Ketua PP Lesbumi PBNU, Candra Malik, meminta BNPT untuk dapat memberi penilaian secara adil, khususnya kepada pesantren terkait persoalan terorisme.

"Apa yang dilakukan dengan mengklaim telah mengantongi nama-nama pesantren berpaham radikal, telah mencoreng citra pesantren di mata publik," katanya kepada Republika.co.id

Ia melihat, sikap BNPT yang enggan memberi keterangan lebih lanjut, telah memberikan kesan kalau pesantren identik dengan ajaran-ajaran terorisme, dan berlaku sebaliknya. Padahal, Candra menilai kalau aktivitas di dalam pesantren dengan terorisme dan radikal, sama sekali tidak memiliki keidentikan satu sama lain.

"Pesantren tidak identik dengan terorisme, terorisme tidak identik dengan pesantren," ujarnya.

Candra meminta BNPT untuk bersikap terbuka dengan tidak melepaskan sinyal-sinyal liar, dan begitu saja membiarkan opini negatif berkeliaran di tengah publik.

Ia berharap BNPT sesegera mungkin mengungkapkan nama-nama pesantren yang berpaham radikal, serta menjelaskan alasan pesantren-pesantren itu dikategorikan radikal.

Dengan begitu, ia merasa masyarakat dapat melakukan penilaian lebih obyektif dan tidak menaruh rasa curiga terhadap pesantren, tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, sikap terbuka BNPT tidak akan merugikan kedua pihak, baik masyarakat dan pesantren itu sendiri, sebagai lembaga pendidikan agama anak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika