REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu mengantisipasi segala risiko program pembangunan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Konstruksi pemikiran Presiden Joko Widodo yang menganggap megaproyek infrastruktur sebagai solusi jangka menengah dan panjang bagi distribusi dan stabilitas harga komoditas, bisa jadi bumerang setiap saat.

"Begitu rentannya perlambatan ekonomi dunia dapat dengan mudah mempengaruhi perekonomian nasional," ujar Direktur Centre for Indonesian Political Studies (CIPS), MA Hailuki, Ahad (7/2).

Pemerintah terus menggenjot megaproyek infrastruktur yang digulirkan sejak tahun lalu seperti peluncuran Tol Laut, pembangunan 24 pelabuhan baru, Mass Rapid Transit (MRT) senilai Rp 12,4 triliun, hingga terlaksananya groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 80 triliun.

Menurut Luki, megaproyek infrastruktur memang bisa menekan harga komoditas untuk jangka panjang, namun tidak bisa menjaga daya beli masyarakat untuk jangka pendek. Terlebih, sambungnya, sejauh ini paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah dinilai belum terlalu mujarab. 

"Target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3 % masih belum terealisasi. Sempat tumbuh pascapilkada serentak akhir 2015, namun masuk bulan kedua 2016 kembali mengalami perlambatan," ujar pemerhati politik Universitas Nasional tersebut.

Yang perlu diperhitungkan dalam semangat penggenjotan infrastuktur tersebut, kata Luki, adalah kecermatan pemerintah menangkap situasi dan iklim ekonomi. Kenaikan harga komoditas, kata dia, tidak hanya melulu diakibatkan oleh kendala distribusi akibat infrastruktur

"Melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti gagal panen akibat perubahan iklim atau serangan hama, penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penimbunan barang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika