REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo berharap adanya kebijakan yang melindungi petani sawit dan karet. Ini dilakukan dengan menjamin harga sawit dan karet yang dihasilkan tetap menguntungkan bagi pekebun rakyat.
Edhy Prabowo yang juga Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, saat menghadiri ulang tahun ke-8 Partai Gerindra, di Palembang, mencemaskan bila harga karet dan kelapa sawit terus terpuruk, para petani akan menebangi pohon karet dan sawit mereka untuk berganti menanam padi atau komoditas lain yang belum tentu ada jaminan kestabilan harganya pula.
"Kami juga perlu ingatkan pemerintah atas kebijakan pemberlakuan pajak sebesar 50 dolar Amerika Serikat per ton CPO. Ini saya yakini akan menjadi blunder dan alat bagi pengusaha untuk membebankannya kepada petani lagi," katanya. Sabtu (6/2).
Ia mengemukakan, sekarang ini harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tidak sampai seribu rupiah per kg, sehingga begitu diberlakukan ketentuan 50 dolar AS, artinya sekitar Rp750 ribu per ton CPO. "Maka harga TBS, saya yakin akan jauh lebih rendah dari sekarang, kecuali ada jaminan dari pemerintah," ujarnya.
Menurutnya lagi, pemerintah punya alasan itu menjadi beban pengusaha, karena ini pengusaha besar. "Tapi kita tahu permainan di negara ini, pengusaha besar ini ujungnya tidak akan terima, atau akan terima tapi pelaksanaan nantinya dibebankan kepada rakyat pungutan itu, ini fokus harus diselesaikan," katanya.
Ia menegaskan, urusan petani menjadi perjuangan bersama. Menurutnya, Partai Gerindra dari dulu fokus untuk perjuangan itu, menjamin harga beras, harga jagung, kedelai dan sebagainya yang diproduksi petani dan menjadi kepentingan masyarakat agar kebutuhan masyarakat itu harus dijaga dulu sesuai amanat konstitusi.
"Karet, sawit harus dijaga semua. Karet dan sawit mungkin di Jawa bukan komoditas utama, tapi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi itu menjadi fokus kehidupan petani yang bergantung pada komoditas ini," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika