REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam upaya mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, masyarakat di sejumlah daerah terlibat dalam program desa bebas api pada 2016. Salah satunya seperti yang ada di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Menurut Tomjon, Kepala Desa Kuala Panduk, pihaknya selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak lagi membakar hutan. Himbauan dan ajakan ini pun kerap disampaikan Tomjon di sela-sela acara yang melibatkan masyarakat desa.
''Saya selalu bilang, membuka lahan dengan cara membakar hutan itu merupakan hal yang tidak benar. Untuk itu kami ingin menciptakan desa bebas api di tahun 2016 ini,'' kata Tomjon.
Program desa bebas api ini sendiri merupakan salah satu program dari Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL). Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi kebakaran hutan yang kerap terjadi selama periode musim kemarau, yaitu antara Februari hingga Oktober.
Nantinya untuk desa yang bisa mempertahankan arealnya tidak terbakar dalam satu periode musim kering, maka akan mendapatkan kompensasi sebesar 100 juta rupiah dalam bentuk program. Program desa bebas api ini sudah dicanangkan sejak 2014 silam.
Pada saat itu, sebanyak sembilan desa ikut serta dalam program ini. ''Sebelum adanya program ini, pada tahun 2013 ada sekitar 1.000 hektare desa yang terbakar akibat pembukaan lahan. Pada tahun 2014 pembakaran hutan menurun menjadi 600 hektare,'' ujar Indonesia Operations Managing Director, Tony Wenas, di Jakarta, Selasa (2/2).
Pada 2016, lanjut Tony, program ini akan semakin dikembangkan menjadi 20 desa peserta. Tujuannya agar semakin banyak desa yang mencanangkan sebagai desa bebas api. Untuk mendukung program ini ada beberapa pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa.
Salah satu pelatihan itu adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat desat agar tidak membuka lahan hutan legal dengan cara dibakar. ''Untuk itu, kami memberikan agriculture assistant, yakni pendampingan untuk agrikultur,'' kata Tony.
Tidak hanya itu, APRIL juga akan selalu siap meminjamkan alat berat dan tenaga untuk membantu masyarakat. Namun, Tony mengingatkan, bantuan ini hanya diberikan kepada lahan hutan yang legal. ''Tentunya kami tekankan, ini hanya untuk lahan hutan yang legal. Kalau yang ilegal kami tidak akan bantu,'' ujarnya.
Lebih lanjut, Tony menjelaskan, APRIL juga akan memasang alat monitor untuk memantau kualitas asap. Alat ini nantinya akan memantau apakah suatu desa sudah benar-benar bersih dari api dan asap.
Program ini, ungkap Tony, sudah mendapat pujian dari banyak pihak. Bahkan, ketika Konferensi untuk Perubahan Iklim (COP21) di Paris, Prancis, Desember lalu, sudah banyak pihak yang mengaku tertarik mengadopsi program ini.
Tony pun berharap, program ini bisa menjadi gerakan nasional di seluruh Indonesia agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan. ''Banyak perusahaan-perusahaan yang ingin ikut serta dan membuat program ini di wilayah mereka. Sejauh ini sudah ada 100 desa yang tertarik,'' kata Tony.
Ikuti Whatsapp Channel Republika