REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah memasuki tahap pembangunan terus menuai kritikan dari berbagai kalangan. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo menyebut, kritikan deras mengalir karena umumnya publik hanya mendapat informasi sepotong-sepotong tentang proyek yang menelan investasi 5,5 miliar dolar AS tersebut.
Oleh karenanya, Johan mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjawab semua kritikan yang ada.
"Kemarin Presiden kebetulan memanggil menteri BUMN. Intinya Presiden meminta silang pendapat, pro dan kontra itu harus dijawab," ucapnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/2).
Selain itu, Johan menilai, publik telah menangkap kesan yang salah terhadap perbedaan pernyataan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait kereta cepat. Lagi-lagi, dia menyebut, hal itu terjadi karena memang tidak ada penjelasan yang lengkap soal hal tersebut.
Presiden Jokowi, kata Johan, berencana memberikan penjelasan yang komprehensif tentang kereta cepat pekan ini. Sebab, Presiden berpendapat bahwa kritik yang terlontar tak boleh dianggap angin lalu. Pemerintah justru harus menjadikan kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi. Namun demikian, kata dia, evaluasi bukan untuk menentukan apakah proyek akan dilanjutkan atau tidak.