REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, sedang mengupayakan penambahan partisipasi rumah sakit swasta yang berdomisili di wilayah setempat terhadap program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada 2016.

"Dinas Kesehatan silakan evaluasi rumah sakit swasta yang sampai 2015 kemarin belum mau bekerja sama dengan program BPJS. Kalau tidak mau juga, evaluasi saja keberadaanya karena itu wewenang daerah," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Senin (1/2).

Data melalui Dinas Kesehatan setempat tercatat dari total 37 rumah sakit swasta yang beroperasional di Kota Bekasi hingga 2015, baru 16 di antaranya yang telah melayani pasien BPJS. "Panggil pihak BPJS, berikan laporan kepada mereka perihal indikator keterlibatan rumah sakit swasta yang secara administrasi maupun profit belum bisa dmelaksanakan BPJS," katanya.

Selain itu, dia juga menginstruksikan Dinkes Kota Bekasi untuk membuat surat edaran kepada pengelola perihal kerja sama BPJS dengan rumah sakit swasta setempat. "Kalau masih belum juga mau berpartisipasi sejalan visi misi Kota Bekasi, tentu akan ada evaluasinya," ucap dia.

Dikatakan Rahmat, minat masyarakat memanfaatkan BPJS kesehatan untuk berobat masih cukup tinggi, sehingga rumah sakit negeri dan swasta selalu diserbu pemegang kartu BPJS. "Walaupun begitu, penggunaan layanan BPJS tidak akan berbenturan dengan kartu kesehatan lainnya. Kota Bekasi mempunyai program kesehatan sendiri bernama Program Bekasi Sehat yang berasal dari APBD Kota Bekasi," katanya.

Sementara kartu BPJS kesehatan menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat, sehingga kedua program tersebut tidak akan berbenturan secara administrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika