REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono mengingatkan pentingnya keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

"Mungkin saja kandidat calon ketua umum itu adalah pejabat negara yang sekarang menjabat. Di daerah itu bisa bupati dan gubernur berminat jadi ketua umum Golkar. Maka pengawasan dan pencegahan atas potensi politik uang perlu dilakukan KPK," kata Agung di Jakarta, Senin (1/2).

Agung mengatakan semua calon ketua umum Golkar seharusnya bersedia menandatangani pakta integritas antipolitik uang agar penyelenggaraan Munaslub berlangsung adil. Sedangkan bagi calon yang tidak menyetujui keterlibatan KPK dia menyarankan untuk tidak mencalonkan diri.

"Mengenai legalitas keterlibatan KPK ini nanti bisa kita buatkan nota kesepahaman dengan KPK, PPATK dan LSM antikorupsi, untuk bisa melakukan tindakan pencegahan atas indikasi politik uang dalam Munas," jelas dia.

Munaslub Partai Golkar akan dihelat 2016. Kedua kubu yang berselisih sudah menyetujui Munaslub diselenggarakan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau. Namun kubu Agung Laksono menginginkan penyelenggaraan Munas tetap melibatkan Tim Transisi selaku pengawas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika